Cara Membuat dan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik

 

Tanda tangan elektronik, juga dikenal sebagai dengan digital signature adalah sebuah metode untuk menyampaikan tanda tangan secara elektronik untuk memverifikasi keaslian dan integritas dokumen atau pesan digital. 

Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alternatif yang sah dan efisien bagi tanda tangan tradisional yang dilakukan secara fisik di atas kertas.  

Proses tanda tangan elektronik melibatkan penggunaan teknologi kriptografi untuk mengamankan dokumen atau pesan digital dan memastikan bahwa tanda tangan tersebut tidak dapat dipalsukan. 

Biasanya, proses ini melibatkan penggunaan kunci publik dan pribadi yang unik untuk setiap individu atau entitas yang terlibat. 

Tanda tangan elektronik sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, perbankan, kontrak, dan komunikasi elektronik. 

Beberapa negara telah mengesahkan undang-undang untuk mengakui dan mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, sementara negara lain masih dalam proses pengembangan kerangka hukum yang relevan.

Proses Pembuatan Tanda Tangan Elektronik 

Di Indonesia, proses pembuatan tanda tangan elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012). 

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan tanda tangan elektronik yang berlaku di Indonesia :

1. Mengajukan Permohonan

Langkah pertama adalah mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Elektronik (LSE) yang telah diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Pemerintah Indonesia seperti PrivyID, iOTENTIK, Balai Sertifikasi Elektronik, VIDA, PERURI, Digisign, dan TekenAja!. 

Permohonan ini meliputi pengisian formulir aplikasi dan menyediakan dokumen-dokumen yang diminta oleh LSE.

2. Verifikasi Identitas

Setelah diajukan, LSE akan melakukan verifikasi identitas pemohon. Ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen identitas resmi, seperti KTP, paspor, atau kartu keluarga, serta mungkin juga verifikasi wajah atau sidik jari.

3. Pembuatan Kunci Pribadi

Setelah verifikasi identitas berhasil, LSE akan membuat pasangan kunci kriptografi yang terdiri dari kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik akan digunakan untuk memverifikasi tanda tangan elektronik, sementara kunci pribadi akan digunakan oleh pemohon untuk melakukan tanda tangan.

4. Penerbitan Sertifikat Digital

Setelah pembuatan kunci pribadi, LSE akan mengeluarkan sertifikat digital yang berisi informasi pemohon, termasuk nama, alamat, nomor seri sertifikat, dan kunci publik yang terkait. Sertifikat digital ini akan digunakan untuk membuktikan keaslian tanda tangan elektronik yang dibuat oleh pemohon.

5. Penyimpanan Kunci Pribadi

Setelah sertifikat digital diterbitkan, pemohon akan menerima kunci pribadi yang sesuai. Kunci pribadi ini harus disimpan dengan aman dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Kehilangan atau pencurian kunci pribadi dapat mengakibatkan tanda risiko tangan palsu atau penggunaan yang tidak sah.

Setelah proses di atas selesai, pemohon akan memiliki tanda tangan elektronik yang sah di Indonesia. Tanda tangan elektronik ini dapat digunakan dalam berbagai transaksi elektronik, seperti pengiriman dokumen elektronik, kontrak elektronik, atau komunikasi elektronik lainnya. 

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan tanda tangan elektronik harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan mematuhi persyaratan dan standar keamanan yang ditetapkan oleh LSE dan otoritas yang relevan.

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Penggunaan tanda tangan elektronik memiliki banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan tanda tangan elektronik. 

1. Kontrak dan Perjanjian

Tanda tangan elektronik digunakan secara luas dalam pembuatan kontrak dan perjanjian. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, pihak-pihak yang terlibat dapat menandatangani dokumen secara online, menghindari ketergantungan pada proses fisik yang memakan waktu dan mahal. Ini memungkinkan transaksi bisnis yang lebih cepat dan efisien. 

2. Transaksi Perbankan

Tanda tangan elektronik digunakan dalam transaksi perbankan elektronik, seperti pembukaan rekening, transfer dana, pinjaman, dan persetujuan dokumen perbankan. Ini memungkinkan pelanggan untuk menyelesaikan transaksi mereka secara online dengan cepat dan aman. 

3. Dokumen Hukum

Dalam proses hukum, tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk menyampaikan persetujuan, kuasa, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya. Ini memudahkan dan mempercepat proses pengiriman dokumen, yang penting dalam proses pengadilan dan administrasi hukum. 

4. Dokumen Pemerintah

Banyak pemerintah telah mengadopsi tanda tangan elektronik dalam proses administratif mereka. Ini termasuk pengajuan pajak, permohonan izin, pengisian formulir, atau persetujuan dokumen pemerintah lainnya. Penggunaan tanda tangan elektronik mempermudah interaksi dengan pemerintah, menghemat waktu dan biaya. 

5. Komunikasi Bisnis

Tanda tangan elektronik digunakan dalam komunikasi bisnis, seperti email atau dokumen elektronik lainnya. Ini memungkinkan penandatanganan dokumen langsung melalui platform komunikasi elektronik, mengurangi ketergantungan pada cetakan dan pengiriman fisik. 

6. Transaksi E-niaga

Dalam e-commerce, tanda tangan elektronik digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan online. Ini memastikan keaslian dan integritas transaksi, serta memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual. 

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan tanda tangan elektronik harus mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. 

Selalu pastikan Anda mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi elektronik yang terpercaya atau otoritas yang relevan dalam menggunakan tanda tangan elektronik.

Peraturan Tanda Tangan Elektronik

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, yang berlaku sejak 2008, mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dan memberikan kerangka hukum untuk penggunaannya. 

Selain UU ITE, terdapat juga peraturan pelaksanaan yang lebih detail, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012). 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) adalah peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci mengenai penerapan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. 

PP 82/2012 memberikan pedoman praktis untuk berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, dan lembaga sertifikasi elektronik. 

PP 82/2012 mendefinisikan sistem elektronik sebagai rangkaian perangkat dan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan, mengirimkan, menerima, mengirimkan kembali, atau menyimpan informasi elektronik. 

Transaksi elektronik didefinisikan sebagai kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. 

PP 82/2012 mengatur persyaratan dan prosedur untuk penggunaan tanda tangan elektronik yang sah. Persyaratan ini termasuk keaslian, integritas, kontrol pribadi, dan identifikasi pemberi tanda tangan. 

PP 82/2012 juga menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tidak boleh ditolak keabsahannya hanya karena menggunakan bentuk elektronik. 

PP 82/2012 mengatur tentang sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Elektronik (LSE). 

Sertifikat elektronik merupakan dokumen elektronik yang menghubungkan tanda tangan elektronik dengan identitas pemberi tanda tangan. 

PP 82/2012 menetapkan persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh LSE dalam mengeluarkan dan mengelola sertifikat elektronik.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

UU ITE mengakui penggunaan sertifikat elektronik untuk memvalidasi tanda tangan elektronik. Sertifikat elektronik adalah dokumen elektronik yang menghubungkan tanda tangan elektronik dengan identitas pemberi tanda tangan. 

Lembaga Sertifikasi Elektronik (LSE) yang diakui oleh pemerintah bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat elektronik. 

UU ITE dan PP 82/2012 menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengakui keabsahan tanda tangan elektronik. Beberapa persyaratan tersebut meliputi :

1. Keaslian

Tanda tangan elektronik harus dapat dikaitkan dengan pemberi tanda tangan.

2. Integritas

Tanda tangan elektronik harus terkait secara unik dengan informasi elektronik tertentu dan harus dapat mendeteksi setiap perubahan pada informasi tersebut setelah tanda tangan diterapkan.

3. Kontrol Pribadi 

Pemberi tanda tangan harus memiliki kendali eksklusif atas tanda tangan elektroniknya.

4. Identifikasi dan Informasi Tambahan

Tanda tangan elektronik harus mencakup identifikasi pemberi tanda tangan, seperti nama atau kode unik yang mengidentifikasi mereka secara jelas. 

Selain itu, tanda tangan elektronik juga dapat mencakup informasi tambahan seperti tanggal dan waktu tanda tangan.

Berbagi :